Eddy Junarsin menekankan pentingnya langkah konkret setelah pembentukan Danantara agar tidak berhenti sebatas status sebagai holding company. Ia menilai badan ini perlu mengintegrasikan berbagai perusahaan pemerintah melalui proses merger dan akuisisi agar lebih efisien dan efektif.

Selain itu, struktur manajemen Danantara juga harus dibuat lebih ramping agar tetap gesit dalam berinovasi. Eddy juga berharap, keberadaan Danantara bisa menjadi solusi dalam mencegah moral hazard. Dengan status sebagai holding company resmi, pengawasan terhadap investasi dan operasionalnya bisa dilakukan lebih transparan.

“Dari sisi kontrol dan transparansi itu membaik, tapi potensi negatifnya adalah dari sisi inefisiensi birokrasi,” jelas Eddy.

Eddy Junarsin menyoroti waktu peluncuran Danantara yang bertepatan dengan berbagai agenda besar pemerintah. Di saat yang sama, pemerintah sedang menjalankan program efisiensi anggaran, menginisiasi kebijakan makan bergizi gratis, serta merevisi UU Minerba.

Dampak Positif Kehadiran Danantara

Meski masih ada tantangan dalam penyempurnaannya, Eddy Junarsin melihat Danantara memiliki manfaat besar dalam mengonsolidasikan pengelolaan aset negara di bawah BUMN. Dengan adanya badan ini, pengelolaan aset bisa menjadi lebih transparan dan terkoordinasi.