Setiap perusahaan di bawah BUMN akan lebih terbuka karena pengawasan dilakukan langsung oleh holding company yang menunjuk serta mengawasi dewan komisaris dan direksi. Eddy menyoroti bahwa selama ini, penunjukan pejabat di BUMN berada di tangan kementerian, namun sering kali tanpa alasan yang jelas atau proses evaluasi yang memadai.

“Selama ini pengawasan dari pemerintah adalah melalui penunjukan dewan komisaris dan dewan direksi oleh kementerian sehingga sifatnya itu tidak terlalu binding,” ujarnya. “Dengan adanya Danantara, monitoring dari parent company akan lebih transparan dan efektif,” tambah Eddy.

Eddy Junarsin juga menilai bahwa Danantara berpotensi berkontribusi terhadap kestabilan keuangan negara dalam jangka panjang. Namun, terkait kepercayaan investor terhadap stabilitas serta urgensi investasi, ia menekankan perlunya kajian lebih mendalam oleh pemerintah melalui lembaga riset.

“Mungkin dampaknya di jangka pendek hanya berjalan seperti biasa, tapi jangka panjang kita tidak tahu keefektifannya, karena persamaan ekonomi itu saling berkaitan dan cukup kompleks,” pungkas Eddy.