Penetapan Wilayah dan Penindasan

Pada tahun 1850-an, Belanda mengimplementasikan sistem administratif yang lebih terstruktur di Papua. Penetapan batas wilayah dan pengenalan pajak kepada masyarakat Papua memicu ketidakpuasan. Rakyat Papua yang terbiasa dengan kebebasan dan kemandirian merasa tertekan oleh peraturan yang diberlakukan oleh pihak kolonial. Penindasan yang dilakukan oleh militer Belanda, termasuk tindakan kekerasan dan perampasan sumber daya, semakin memperburuk hubungan antara Belanda dan masyarakat lokal.

Perlawanan Rakyat Papua

Banyak suku di Papua menolak kehadiran Belanda dan sistem pemerintahan yang diterapkan. Salah satu peristiwa signifikan dalam perlawanan ini adalah Perang Amungme (1855-1865) di mana suku Amungme melawan pasukan Belanda yang mencoba menguasai wilayah mereka. Perang ini terjadi di daerah Pegunungan Tengah, di mana rakyat Papua melakukan perlawanan bersenjata untuk mempertahankan tanah dan kebudayaan mereka. Meskipun mereka berjuang dengan keberanian, perlawanan ini berakhir dengan kekalahan akibat superioritas senjata yang dimiliki oleh Belanda.

Jaringan Perlawanan

Rakyat Papua tidak berjuang sendiri; mereka menjalin aliansi dengan suku-suku lain yang juga merasakan dampak dari ekspansi kolonial. Suku-suku seperti Suku Dani dan Suku Biak juga terlibat dalam aksi perlawanan, membentuk jaringan solidaritas di antara suku-suku yang tertekan. Melalui koordinasi ini, perlawanan terhadap Belanda menjadi lebih terorganisir, meskipun seringkali tidak terlepas dari kekalahan.