Migrasi orang Bugis dari Sulawesi Selatan ke berbagai wilayah Nusantara Barat sejak abad ke-17 merupakan bagian penting dari sejarah maritim Indonesia. Orang Bugis terkenal sebagai pelaut ulung, pedagang tangguh, dan pejuang pemberani. Faktor utama yang mendorong migrasi ini adalah konflik internal antarkerajaan di Sulawesi, seperti perang antara Kerajaan Gowa-Tallo dengan Bone, serta tekanan dari kolonial Belanda setelah Perjanjian Bongaya (1667). Perjanjian tersebut memaksa kerajaan-kerajaan Bugis tunduk kepada Belanda dan membatasi kebebasan perdagangan mereka, mendorong sejumlah kelompok Bugis untuk mencari peluang baru di Sumatra, Kalimantan, Riau, dan Johor. Selain berperan sebagai pedagang dan pemimpin politik, orang Bugis juga ikut aktif dalam perlawanan terhadap VOC dan kolonialisme Belanda.

Motivasi dan Tujuan Migrasi

Migrasi orang Bugis tidak hanya didorong oleh konflik politik dan kekalahan militer di Sulawesi, tetapi juga karena keinginan mempertahankan kebebasan maritim dan memperluas jaringan perdagangan. Mereka mencari wilayah-wilayah yang masih relatif bebas dari pengaruh kolonial atau yang menawarkan peluang dagang dan kerja sama dengan kekuatan lokal. Beberapa wilayah penting tujuan migrasi Bugis meliputi:

• Sumatra Timur: Orang Bugis berperan dalam perdagangan lada dan rempah di daerah pesisir.
• Kalimantan Barat: Mereka aktif di Pontianak dan Sambas, bekerja sama dengan kesultanan-kesultanan lokal untuk memperkuat kekuasaan politik dan ekonomi.
• Riau dan Johor: Di sini, para perantau Bugis seperti Daeng Parani dan saudara-saudaranya memainkan peran penting dalam kekuatan militer dan politik, membantu mendirikan aliansi kerajaan di tengah tekanan dari VOC dan Inggris.

Peran Budaya dan Ekonomi dalam Nusantara Barat

Orang Bugis membawa serta budaya mereka ke wilayah-wilayah baru, termasuk nilai-nilai Siri' na Pacce—konsep kehormatan dan solidaritas sosial—yang memperkuat persatuan di komunitas mereka. Mereka juga memperkenalkan kapal pinisi, sebuah inovasi dalam dunia perkapalan yang membantu mereka mendominasi perdagangan maritim. Kehadiran orang Bugis turut memperkaya kebudayaan setempat, terutama dalam adat istiadat, tata kelola perdagangan, dan hubungan antarkelompok. Di beberapa tempat seperti Pontianak dan Riau, mereka membentuk komunitas yang kuat dan memiliki peran sebagai perantara dalam perdagangan rempah dan komoditas penting lainnya.

Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Keterlibatan dalam Politik Lokal

Migrasi orang Bugis juga terkait erat dengan perlawanan terhadap kolonialisme. Di beberapa daerah, mereka bergabung dengan kekuatan lokal dalam menghadapi ekspansi VOC dan Inggris:

• Riau-Johor: Orang Bugis di wilayah ini, di bawah pimpinan Daeng Parani dan Daeng Marewa, memimpin aliansi militer untuk menentang dominasi Belanda. Mereka berhasil memperkuat kekuasaan Kesultanan Johor dan mempertahankan kemerdekaan wilayah itu dari upaya penaklukan kolonial.
• Kalimantan Barat: Komunitas Bugis di Pontianak dan Sambas mendukung kesultanan lokal melawan infiltrasi VOC dan mempertahankan perdagangan bebas di perairan Kalimantan.
• Sumatra Timur dan Aceh: Di wilayah pesisir Sumatra, orang Bugis membantu menjaga jalur perdagangan dari gangguan Belanda dan Inggris. Mereka memperkuat perdagangan rempah-rempah serta menantang kontrol monopoli VOC di Selat Malaka.

Selain itu, migrasi ini memperlihatkan keberanian orang Bugis dalam mengubah politik lokal di tempat-tempat tujuan mereka. Kehadiran mereka sering kali memperkuat posisi kesultanan-kesultanan dalam menghadapi kolonial, terutama di Riau dan Kalimantan Barat.

Ancaman terhadap Kolonial dan Strategi Belanda

Belanda memandang kekuatan maritim dan politik orang Bugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, VOC menggunakan berbagai cara untuk menekan pengaruh Bugis, termasuk melalui perjanjian politik, manipulasi konflik lokal, dan operasi militer terbatas. Salah satu cara Belanda menekan kekuatan Bugis adalah dengan mengontrol alur perdagangan dan mengintervensi urusan politik kerajaan lokal. Namun, komunitas Bugis tetap berusaha mempertahankan kemandirian mereka, baik melalui perdagangan bebas maupun keterlibatan dalam pemberontakan lokal.