Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755 merupakan momen penting dalam sejarah Kerajaan Mataram di Jawa. Perjanjian ini terjadi setelah serangkaian konflik internal dan eksternal yang melanda kerajaan tersebut, yang berpuncak pada pertikaian antara dua pihak yang mengklaim hak atas tahta: Pangeran Mangkubumi dan Sultan Agung. Perjanjian ini tidak hanya menandai pembagian kekuasaan dalam kerajaan, tetapi juga menggambarkan intervensi pihak kolonial Belanda yang semakin menguatkan pengaruhnya di Nusantara.

Kerajaan Mataram dan Dinamika Kekuasaan

Kerajaan Mataram, yang berdiri pada abad ke-16, merupakan salah satu kerajaan besar di Jawa. Pada awal abad ke-18, Mataram mengalami berbagai gejolak, termasuk perpecahan di dalam tubuh kerajaan akibat ambisi politik para pangeran. Setelah kematian Sultan Agung pada tahun 1645, kekuasaan di Mataram mulai terfragmentasi, dan persaingan antara para ahli waris menjadi semakin intens.

Setelah serangkaian konflik, pada tahun 1749, Mataram di bawah pimpinan Sultan Muhammad III mengalami kemunduran yang signifikan, yang membuat posisi kerajaannya semakin lemah. Pangeran Mangkubumi, salah satu pangeran yang mengklaim hak atas tahta, melakukan perlawanan terhadap Sultan Muhammad III yang dianggap tidak mampu memimpin. Ketegangan ini memunculkan pertikaian yang melibatkan militer dan menambah ketidakstabilan di dalam kerajaan.

Intervensi Belanda

Pada masa ini, kekuatan Belanda, melalui VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), semakin berusaha memperkuat pengaruhnya di pulau Jawa. VOC memanfaatkan konflik internal di Mataram untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka berusaha menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perdagangan dan penguasaan wilayah. Dalam konteks ini, VOC berperan sebagai mediator yang menyulut perpecahan lebih lanjut antara pangeran-pangeran di Mataram.

Proses Perjanjian Giyanti

Pertikaian Antara Pihak Pangeran Mangkubumi dan Sultan Muhammad III

Konflik antara Pangeran Mangkubumi dan Sultan Muhammad III semakin meningkat, dan Mangkubumi memperoleh dukungan dari berbagai kalangan, termasuk rakyat yang tidak puas dengan pemerintahan Sultan. Ketegangan ini mencapai puncaknya dengan terjadinya perang saudara yang melibatkan kedua belah pihak. Belanda, yang ingin menstabilkan situasi untuk kepentingan perdagangan mereka, berinisiatif untuk menengahi konflik ini.